0

“ANTARA MAUQIF SYAR’I DAN MAUQIF SIYASI” Oleh Ust Faris Jihady

 

Di antara bentuk keterjebakan aktivis / Da’i/ pengamat Dunia Islam masa kini adalah mendasarkan sikap wala’ dan bara’ / mauqif syar’i (sikap syariat) berdasarkan mauqif siyasi (sikap politik), ini sikap yang terbalik dan salah kaprah, mestinya mauqif siyasi (sikap politik) didasarkan kepada wala’ dan bara’ serta mauqif syar’i.

karena mauqif siyasi sangat temporer, terikat kepentingan sesaat (bahasa halusnya kemaslahatan; terlepas kemaslahatan pribadi, kelompok, atau memang kemaslahatan publik) jadi sangat rentan berubah-ubah sewaktu-waktu. kemaren sahabat besok musuh, kemaren di”ulama”kan, sekarang “diteroriskan” sementara mauqif syar’i itu tidak boleh berubah, harus terus bersama aqidah, ideologi, nilai yang diyakini, siapapun orang dan di manapun nilai itu berada.

Yang ideal itu mauqif syar’i sebisa mungkin harus mempengaruhi mauqif siyasi, kalau tidak bisa sepenuhnya, minimal sebagiannya, sehingga kalkulasi politik dalam membangun relasi, koalisi, hubungan atau apapun namanya sebisa mungkin berdasarkan mauqif syar’i.

Mauqif Syar’i-lah yang menjadi ukuran mauqif siyasi, jangan dibalik, Mauqif Siyasi yang menjadi ukuran Mauqif Syar’i.

Karena itu, jangan pernah bertepuk tangan/memberikan pujian apalagi mencari pembenaran atas sikap politik penguasa -apalagi penguasa negara orang- seakan-akan itulah ukuran benar-salah dalam syar’iat, terlebih ketika penguasa tersebut sedang memusuhi atau berkawan dengan pihak lain, yang dikawani dijadikan kawan, yang dimusuhi dijadikan musuh, bahkan habis-habisan. Tidak perlu “diyakini sebagai aqidah”, tidak perlu dijustifikasi, tidak perlu demikian, boleh jadi penguasa tersebut dalam bermusuhan atau berkawan sementara saja, yang dimusuhi akan dijadikan kawan lagi, yang dikawani akan dijadikan musuh lagi. Jika demikian, apakah kita akan berani “menjilat ludah” atau “mengoreksi” sikap akibat justifikasi kita?

Dalam percaturan politik yang campur aduk, “pabalieut”, apalagi melihat keadaan Dunia Islam sekarang ini, penting untuk memisahkan dua hal ini; mana yang mauqif syar’i dan mana mauqif siyasi. Peliknya situasi, rumitnya kondisi, tidak selamanya berarti cukup “diam” saja, dengan demikian tidak perlu “berpihak”. tentu ini berbeda dengan sikap “berpihak” meski “diam”.

Sikap selalu bersama Islam, bersama para pejuang Islam, membela orang-orang terzalimi, melawan tirani dan penjajahan, itu adalah Mauqif Syar’i yang tidak boleh berubah.

Sedangkan sikap para politisi atau penguasa, dengan siapa mereka berkawan dan bermusuhan, berkoalisi atau beroposisi, itu adalah Mauqif Siyasi yang setiap saat bisa berubah, tergantung kemaslahatan atau “kepentingan” (apakah itu pribadi, kelompok atau memang publik).

Jadi mauqif syar’i-lah yang digunakan untuk mengukur/menilai mauqif siyasi, jangan dibalik, mauqif siyasi yang digunakan untuk menilai/mengukur mauqif syar’i.

Dahulu, Al-Imam Abul Hasan Al-Mawardi (w 450H), penyusun kitab masterpiece “Al-Ahkam As-Sulthaniyah”, pernah dengan keras dan tegas menolak permintaan Penguasa Bani Buwaih yang meminta agar digelari oleh Khalifah Abbasiyah sebagai “Raja diraja”, karena menurut beliau -yang saat itu adalah Qadhi (Hakim) Agung- bertentangan dengan nash syari’at.
Sebuah contoh tegaknya mauqif syar’i berhadapan dengan mauqif siyasi.

Wallahu a’lam

Sumber : https://www.facebook.com/faris.jihady.1

redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *