2

KMP Sepakat Gunakan Hak Angket untuk Menkumham Yasonna H Laoly

KMP Gulirkan_Angket

KMP sepakat menggulirkan hak angket untuk Menkumham Yasonna Laoly. (Liputan6.com)

 

PKS Riyadh – Koalisi Merah Putih (KMP) di Parlemen serius menggulirkan Hak Angket DPR RI terkait dengan keputusan yang kontroversial dari Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly dalam konflik di internal PPP dan Partai Golkar. KMP secara intensif menggelar pertemuan internal. Seperti yang dilakukan Senin (23/3/2015) malam di Sekretariat KMP serta Selasa (24/3/2015) pagi di ruang Fraksi Partai Golkar di Kompleks Parlemen, Jakarta.

“Kami sepakat untuk menggunakan hak ini karena ada indikasi tindakan Menkumham mengesahkan kepengurusan DPP Golkar kubu Agung Laksono dan DPP PPP kubu Romahurmiziy melanggar undang-undang,” ujar Refrizal, anggota Fraksi PKS kepada MetroTV.

Ia menilai, Menkumham diduga menggunakan standar ganda dalam menyikapi konflik di tubuh kedua partai itu, karena Menkumham tetap mengesahkan PPP kubu Romahurmuziy meski Mahkamah Partai (MP) PPP menyatakan bahwa kubu itu melanggar AD/ART, dan mengesahkan Golkar kuubu Agung Laksono meski MP Golkar tidak memenangkan gugatan kubu tersebut.

“Kami khawatir Menkumham tidak berkomunikasi lebih dulu dengan presiden terkait tindakannya ini, sementara dia adalah pembantu presiden. Kalau hal ini dibiarkan, berbahaya sekali bagi negara. Karena itu perlu kami selidiki melalui penggunaan hak angket,” tambah Refrizal.

Refrizal membantah kalau dengan tindakannya ini KMP telah mengintervensi konflik PPP dan Golkar karena katanya, KMP tidak masuk pada persoalan konflik kedua partai itu. Melainkan fokus pada keputusan Menkumham.

Sementara Sekretaris Fraksi PKS Abdul Hakim menegaskan fraksinya berkomitmen tidak bisa membiarkan siapapun yang tidak memiliki komitmen dalam berbangsa dan bernegara. Menurut dia, konstitusi jelas mengamanatkan kebebasan dalam berserikat. “Yang memporak-porandakan sistem tidak boleh dibiarkan,” tegas Hakim.

Kalkulasi Hak Angket Menkumham di DPR Bakal Lolos

Simulasi yang dilakukan INILAH.COM dengan memetakan kekuatan masing-masing fraksi di DPR RI. Setidaknya terdapat dua fraksi DPR RI yang akan memiliki suara bulat mendukung upaya hak konstitusional ini yakni Fraksi Gerindra (73 orang) dan Fraksi PKS (40 orang). Fraksi Partai Golkar yang dilanda perpecahan diinternal diprediksi hanya 60 anggota DPR yang bakal mendukung hak ini. Begitu juga dengan PAN, diprediksi tidak bulat mendukung langkah ini dengan kalkulasi sekitar 35 suara saja, serta PPP yang diprediksi hanya 15 anggota DPR yang pro KMP alias setuju dengan hak angket. Di kelompok ini bila dihitung total sebanyak 223 orang.

Sementara di kelompok anti hak angket, dikalkulasi hanya memperoleh dukungan sebesar 251 suara. Dengan rincian Fraksi PDI Perjuangan (109 orang), Fraksi PKB (47 orang), Fraksi Partai Golkar (20 orang), Fraksi NasDem (35 orang) Fraksi PPP (24 orang) serta Fraksi Hanura (16 orang).

Bagaimana dengan suara Fraksi Partai Demokrat? Sumber INILAH.COM di Parlemen meyakini, akhir pilihan politik Fraksi Partai Demokrat akan berlabuh pada kelompok yang mendukung hak angket. “Pertimbangannya sangat pragmatis, bila hak angket gagal, maka pendulum penentu politk di Parlemen akan bergeser dari Partai Demokrat ke Partai Golkar. Asumsinya Partai Golkar bergabung dengan pemerintahan,” ucap sumber tersebut.

Kalkulasi peta kekuatan pendukung dan penolak hak angket DPR tentu sifatnya dinamis. Perubahan komposisi ini sangat ditentukan upaya lobi dan komunikasi masing-masing pihak. Yang pasti, Partai Golkar dalam pernyataannya akan bersikap all out untuk menggolkan hak konstitsuional ini. Kita lihat saja

(inilah/citraindonesia)

 

redaksi

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *