0

Peduli TKI, DPD PIP PKS Hijaz Memberi Rekomendasi kepada BNP2TKI

Kepala BNP2TKI (kedua dari kiri). Ketua DPD PIP PKS Hijaz (keempat dari kiri)

Kepala BNP2TKI Nusron Wahid (kedua dari kiri). Ketua DPD PIP PKS Hijaz Mohammad Nasir (keempat dari kiri)

Riyadh (30/12). Pada tanggal 29 Desember 2014 diadakan pertemuan antara kepala BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) Nusron Wahid dengan pihak KJRI Jeddah, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, BMI-SA, GP Anshor, komunitas TKI, dan undangan perwakilan cabang partai di Indonesia yang ada di Jeddah, namun pada pertemuan ini hanya perwakilan dari PKS (Partai Keadilan Sejahtera) yang hadir.

Pada kesempatan ini, DPD PIP PKS Hijaz (Dewan Pimpinan Daerah Pusat Informasi dan Pelayanan cabang Hijaz), yang dipimpin Ustadz Mohammad Nasir memberikan saran dan rekomendasi dalam bentuk silabus permasalahan TKI di Arab Saudi.

Berikut isi  silabus permasalahan TKI di Arab Saudi :


SILABUS PERMASALAHAN TKI ARAB SAUDI

Petemuan Perwakilan Masyarakat Indonesia – Wilayah kerja KJRI Jeddah
Dengan kepala BNP2TKI – Bapak Nusron Wahid

Jeddah, Senin 29 Desember 2014

1. PENDAHULUAN

Globalisasi telah menimbulkan dampak yang sangat besar bagi perekonomian. Meskipun demikian, globalisasi juga menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Kemiskinan dan ketidakmerataan distribusi pendapatan yang terjadi diakibatkan oleh ketidakmerataan distribusi kesempatan dan lapangan pekerjaan antara wilayah pedesaan dan perkotaan. Ketimpangan ini tampak jelas dalam perkembangan angkatan kerja yang berlangsung jauh lebih pesat dibanding kemampuan penyerapan tenaga kerja. Sulitnya mencari pekerjaan di dalam negeri, Menjadikan pilihan bagi sebagian angkatan kerja untuk meraih rizki di luar negeri. Ini merupakan salah solusi bagi angkatan kerja di negara kita.

Kemiskinan, tuntutan ekonomi yang mendesak, dan berkurangnya peluang mendapatkan pekerjaan di dalam negeri serta adanya kesempatan untuk bekerja di luar negeri dengan berbagai macam iming-iming dan harapan. Bahkan banyak perempuan Indonesia yang menguatkan diri untuk bekerja ke luar negeri dengan tawaran gaji yang relatif lebih besar.

Fenomena ini tentu menimbulkan keuntungan dan masalah tersendiri bagi pemerintah. Dengan adanya tenaga kerja yang bekerja di luar negeri tentu dapat menghasilkan devisa bagi negara. Namun tidak sedikit kasus kekerasan yang menimpa tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Permasalahan-permasalahan yang terjadi menyangkut pengiriman TKI ke luar negeri terutama tentang ketidaksesuaian antara yang diperjanjikan dengan kenyataan, serta adanya kesewenangan pihak majikan dalam memperkerjakan TKI. Selain itu sering terjadi penangkapan dan penghukuman TKI yang dikarenakan ketidaklengkapan dokumen kerja (TKI undocumented). Hal-hal ini menimbulkan ketegangan antara pihak pemerintah RI dengan negara-negara tujuan TKI tersebut dan apabila didiamkan akan menimbulkan terganggunya hubungan bilateral kedua negara. Bukan hanya masalah yang disebabkan karena faktor dari Negara tujuan TKI saja yang banyak melanggar hak dari para TKI, akan tetapi permasalahan TKI juga dikarenakan faktor dari para calon TKI itu sendiri. Salah satu contoh Seperti kurangnya kesadaran bahwa menjadi TKI ilegal tidak memiliki perlindungan hukum.

2. PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

a. Recruitment Calon TKI (CTKI) di dalam negeri.

• Masih adanya praktek percaloan yang terjadi di tanah air oleh sebagian oknum yang mengaku sebagai PJTKI.
• Masih adanya pengiriman CTKI yang tidak memenuhi standar kebutuhan kerja di LN. (tidak menguasai bahasa asing, masih adanya CTKI yang tidak memiliki keahlian – skill ..dst)
• Masih adanya CTKI yang tidak memahami hak dan kewajibannya.

b. Pembenahan Calon TKI (CTKI) di dalam negeri.
• Dia adakannya lowongan kerja online yang murah, terjangkau, masive dan ter-update oleh pemerintah
• Pengawasan ketat kepada PJTKI nakal
• Menertibkan agen TKI ilegal
• koordinasi yang lebih baik antara Perlindungan TKI (BNP2TKI) dan Kemenakertrans
• Memberikan pelatihan bahasa asing, ke ahlian khusus kepada CTKI dan ter-sertifikasi
• Mempermudah akses kepada CTKI yang berminat kerja di Luar Negeri
• Pembenahan rekruitment CTKI oleh pemerintah

3. TENAGA KERJA INDONESIA SETELAH DI LUAR NEGERI (KHUSUS ARAB SAUDI)

• Mendata seluruh TKI undocumented sisa amnesti yang masih ingin bekerja dan berusia produktif di Arab Saudi

 Berdasarkan sumber tidak resmi jumlah WNI yang ada di Arab Saudi sebanyak 1,2 juta lebih belum termasuk mereka yang datang sebelum masa komputerisasi atau 25 tahun dan sudah menetap di Arab Saudi secara turun temurun, dan jumlahnya terus bertambah akibat perkawinan apakah sesama WNI atau kawin campur dengan warga asli atau para pendatang. Dengan demikian bisa diperkirakan jumlah tersebut bisa melebihi angka 1.5 juta.

Rasionalisasinya adalah pada saat belum dilakukan morotarium jumlah TKI yang datang ke arab Saudi berdasarkan data BNP2TKI selama periode 2006-2012 adalah 1.4 juta, rata-rata 200 ribu per tahun, belum lagi jika dihitung sejak tahun 1990, berarti 21 x 200 ribu = 4.200.000), jika saja 50%nya kembali ke Indonesia maka kita mendapatkan angka 2 juta lebih yang masih menetap, karena kita tidak memiliki data jumlah TKI sesungguhnya, maka angka 1.5 juta adalah angka yang sangat rasional terlebih lagi keberadaan para TKI yg mayoritas berada di dalam rumah.

Sementara itu jumlah WNI yang memperoleh ijin tinggal atau TKI resmi sebanyak 860 ribu (mengutif Duta Besar RI Riyadh, A.M. Fahir beberapa waktu lalu), dengan demikian kita dapat bayangkan berapa jumlah WNI undocumented yang masih berada di Arab Saudi saat ini.

Pendataan di lakukan bisa di lakukan baik secara manual ataupun komputerisasi.

KJRI mempunyai data TKI ini bisa berdasarkan data dari perpanjangan passport, penebitan documen, lapor diri juga data pemilih pada pemilu lalu dan dari sumber data lainnya.

Data ini sangat di perlukan untuk memetakan WNI di akreditasi KJRI Jeddah atau untuk keperluan lainnya.

• Melakukan pendekatan tingkat tinggi kepada Menteri Dalam Negeri Kerajaan Arab Saudi untuk melegalkan TKI undocumented dengan memberikan kemudahan dalam pemberian iqamah dan pencarian sponsor, jika perlu pemerintah bekerjasama dengan arab Saudi dalam pengadaan pasar tenaga kerja

>. Kebijakan diatas perlu diambil pemerintah RI agar seiring dengan rencana pemerintah Arab Saudi yang kabarnya akan menetapkan kebijakan perbaikan status lanjutan (amnesty) dalam waktu dekat.

Sekedar flash back pada saat amnesty tahun lalu KJRI “terkesan lambat” dalam pemberian passport kepada TKI. Seorang TKI undocumented harus minimal 3 kali pergi ke KJRI (pertama membuat SPLP, lanjut Perjanjian Kerja, Lanjut Pasport, sehingga butuh waktu minimal 2 mingggu) sedangkan TKI dikejar oleh waktu Amnesty yg terbatas. Hal ini perlu diutarakan agar jika memang akan ada amnesti jild 2, kita dapat melakukan perbaikan mekanisme pemberian passport.

• Pengawasan pemberian visa kunjungan (visit visa) kepada WNI yang akan berkunjung ke Arab Saudi baik melalui agen atau perorangan (termasuk travel perjalan haji & umrah).

>. Didapat banyaknya kasus terjadi; seseorang datang melalui visit visa (maupun haji & umrah) kini memiliki ijin tinggal di KSA (Iqama). Ini sangat menyulitkan pihak pemerintah memantau warganya yang berada di Arab Saudi.

Mereka yang datang ke Arab Saudi melalui Haji & Umrah ini menambah daftar panjang TKI Undocumented.

Pemerintah RI harus konsern memberantas praktek ilegal seperti kasus ini.

• Pejabat terkait ketenagakerjaan harus dengan pangkat diplomat tinggi agar lebih kuat / mempunyai bargaining kuat dalam menghadapi warga dan pemerintah Saudi Arabia demi membela dan melindungi WNI dari ketidak adilan.

>. Seringkali WNI diperlakukan tidak adil dalam berbagai kasus yang menimpa WNI di Arab Saudi. Pemerintah sudah berupaya menyewa lawyer dari warga negara setempat. Tetapi di rasakan kurang mampu mengatasi permasalahan yang ada. Juga terlalu minim jumlah-nya (5 orang lawyer). Jika di lihat cakupan luas wilayah kerja KJRI Jeddah dan jumlah WNI yang ada, jumlah 5 lawyer ini sangat kurang.

Untuk mengatasi ketimpangan ini di perlukan diplomasi tinggat tinggi terhadap pihak Arab Saudi.

Juga, diplomasi tinggkat tinggi ini sangat di perlukan untuk melobi pihak Arab Saudi memulangkan dan memuluskan jalan bagi TKI undocumented yang mau pulang ke tanah air, mengingat masih banyaknya TKI undocumented yang masih berada di negeri ini.

• Pemerintah menambah staff lokal maupun tenaga professional di KJRI Jeddah.

>. Seringkali permasalahn WNI menjadi terbengkalai karena KJRI kekurangan tenaga. Ini sangat menggangu dan harus di akhiri.

Penanganan kasus menjadi lebih mudah jika pemerintah Cq. KJRI Jeddah mempunyai tenaga kerja lokal staff dan tenaga Professional yang cukup.

• Pemerintah harus memaksa PJTI yang memberangkatkan TKI mempunyai perwakilan di Arab Saudi.

>. Ini sangat diperlukan untuk membantu kerja pemerintah (KJRI) dalam me-menej WNI yang berada di wilayah akreditasi KJRI Jeddah.

4. SARAN DAN REKOMENDASI KEPADA BNP2TKI

1. KTKLN.

Untuk konteks Arab Saudi KTKLN dipandang tidak perlu karena, asuransi kesehatan merupakan syarat untuk memperpanjang ijin tinggal, untuk TKI formal sudah tercover dengan UU tenaga kerja Arab Saudi jika terjadi sesuatu, untuk TKI sector rumah tangga jika sakit dicover oleh pemerintah di RS Pemerintah sesuai dengan undang-undang.

KTKLN ini merupakan ajang praktek ilegal di embarkasi keberangkatan TKI oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang sangat merugikan TKI LN.

2. SURAT CUTI

Yang biasa diterbitkan oleh KJRI Jeddah sebagai pengantar pembuatan KTKLN juga TIDAK PERLU, karena hanya akan mempersulit para TKI yang tidak dapat mengakses atau jauh dari KJRI. Karena keterangan yang ada pada surat cuti sudah tercantum semua dalam passport dan iqamah TKI, siapa majikanya sudah jelas.

Pemerintah wajib memberikan instruksi kepada pihak imigrasi di embakasi keberangkatan TKI untuk tidak menanyakan surat cuti ini.

3. MORATORIUM

Moratorium jangan di cabut sebelum permasalahan TKI selesai. Moratorium ini diperlukan untuk memberikan pelayanan dan perlindungan yang maksimal terhadap TKI yang masih berada di Arab Saudi.

4. RENCANA PEMULANGAN TKI

Wacana atau rencana pemulangan TKI Illegal di seluruh dunia 1,8 juta oleh pemerintah patut mendapatkan dukungan dari semua pihak, namun yang harus menjadi perhatian pemerintah dan penting adalah sejauh mana kemampuan pemerintah dan sektor swasta Indonesia menyerap tanaga kerja ex-TKI.

Jangan sampai 1,8 juta ex-TKI ini menjadi beban negara dan memberatkan pembangunan.

5. PEMBERDAYAAN TKI

Diharapkan TKI yang berada di LN Khususnya di Arab Saudi mendapatkan pelatihan kewirausahaan dari pemerintah melalui departement terkait. Ini sangat di perlukan untuk masa depan TKI itu sendiri.

Pemberdayaan TKI ini juga di perlukan setelah ex-TKI LN kembali ke tanah air mereka diharapkan bisa menggerakan roda perekonomian di bumi pertiwi Indonesia. TKI ini pulang membawa modal usaha yang lumayan besar. Sementara ex-TKI ini tidak mempunyai bekal ilmu untuk memulai usaha-nya. Pemerintah di harap bisa memberikan pelatihan kewirausahaan untuk ex-TKI ini.

Betapa besar devisa negara yang di peroleh dari remitansi TKI LN ini. Sudah selayaknya pemerintah memberikan apresiasi kepada ex-TKI LN ini berupa pemberdayaan usaha. Selain menjadi pionir usaha bagi dirinya, di harapkan ex-TKI LN menyerap tenaga kerja di sekitar lingkungan tempat tinggalnya.

6. TOL FREE LINE / HOTLINE SERVICE / ONLINE PENGADUAN TKI

TKI LN mudah, murah, cepat, tercatat, terkomputerisasi dalam mengadukan masalahnya. Pemerintah bisa sangat mudah meng-inventarisasi masalah TKI LN.

7. PENGIRIMAN TKI LN G to G

Untuk meminimalisir terjadinya manipulasi pengiriman TKI ke Luar Negeri sebaiknya pengiriman TKI di lakukan pendekatan G to G. TKI LN lebih bersaing jika pemerintah menyelenggarakan penempatan TKI ke luar negeri melalui skema G to G. Keuntungan lain dari regulasi pengiriman TKI melalui skema G to G adalah TKI hanya boleh diberangkatkan pada sektor formal atau tenaga kerja trampil, sehingga gaji yang diterima TKI lebih besar daripada tenaga kerja pada sektor informal seperti pembantu rumah tangga (PRT). Pada tujuannya, remitansi TKI LN akan lebih besar dan lebih menguntungkan Negara.

Demikian silabus permasalahan TKI Arab Saudi yang bisa kami sajikan.

Pemerintah harus lebih fokus untuk mengungkapkan dan meng-ekplorasi solusi dan bukan sekadar mengungkapkan retorika masalah tenaga kerja Luar Negeri. Tetapi harus mampu menyelesaikan permasalahan yang ada.
Semua pihak harus segera duduk bersama. Instrumen kebijakan untuk mengatasi masalah TKI tidak harus terkait langsung dengan urusan TKI itu sendiri.

Karena pada dasarnya, Indonesia saat ini membutuhkan komitmen kebijakan dari pemerintah yang kuat dan secara tidak langsung akan mengatasi masalah TKI pada jangka panjang.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah – Pusat Informasi dan Pelayanan

Partai Keadilan Sejahtera
di Hijaz (Jeddah-Mekkah), Arab Saudi

(Muhammad Nasir Nur Mecca)
Contact : +966. 50 361 9895
Mail to : flat12_2@yahoo.com

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. ( Qs. 4 : 58 )

 

Copyright (Abi Nova)

redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *