0

PKS Tuntut Evaluasi Kebijakan Bebas Visa

Jazuli Juwaini. Sumber : jazulijuwaini.com

Jazuli Juwaini. Sumber : jazulijuwaini.com

 

PKS Riyadh – Laporan kasus pelanggaran hukum warga negara asing di wilayah Indonesia sudah sampai taraf yang sangat meresahkan. Hal itu dianggap tidak lepas dari sejumlah kebijakan pemerintah yang membuka pintu terlalu lebar bagi orang asing masuk ke wilayah NKRI, salah satunya adalah kebijakan bebas visa.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR RI, Jazuli Juwaini, meminta pemerintah merespons kekhawatiran masyarakat dengan serius. Apalagi,  Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM telah memiliki data kelompok WNA yang paling banyak melanggar kebijakan bebas visa. Di urutan pertama adalah kelompok WNA asal Tiongkok, kemudian diikuti Bangladesh, Filipina, Irak, Malaysia, Vietnam, Myanmar, India, dan Korea Selatan.

Warga negara Tiongkok masih menduduki peringkat pertama dengan jumlah yang cukup signifikan, yaitu 1.180 pelanggaran pada Januari-Juli 2016. Sementara  urutan berikutnya diikuti warga negara Bangladesh (172), Filipina (151), dan Irak (127).

“Kita tentu tindak anti asing karena pergaulan antarbangsa antarnegara adalah sebuah keniscayaan di era globalisasi. Tapi seperti yang dilakukan negara manapun, masuknya warga negara asing ke Indonesia perlu diatur dengan baik, perlu sistem kontrol yang kuat, perlu kesigapan dan integritas jajaran imigrasi sehingga tidak kecolongan, baik disegaja maupun tidak,” jelas Jazuli, Senin (19/12).

“Kalau tidak ini bisa menjadi bom waktu,” lanjutnya.

Dia  pun mendesak agar pemerintah mengevaluasi kebijakan bebas visa kepada 169 negara secara  komprehensif.  Sejak kebijakan bebas visa diterapkan, arus lalu lintas WNA masuk ke Indonesia semakin deras, sehingga ada alasan kuat untuk mengevaluasinya demi melindungi negara dari ancaman keamanan.

“Ini harus disikapi serius dengan mengevaluasi kebijakan bebas visa. Pemerintah jangan meremehkan masalah ini. Fraksi PKS akan meminta penjelasan kementerian terkait saat Raker di DPR,” tegas Jazuli.

 

Sumber : rmol

redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *