0

Politikus PKS Minta Tidak Ada Pihak yang Rusak Prosedur Penanganan Terorisme

Nasir Djamil

 

 

PKS Riyadh – Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil menyetujui revisi UU Terorisme masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016.

Ia menilai usia UU Nomor 15 Tahun 2003 sudah lama. Kini pergerakan teroris serta propaganda dilakukan secara terbuka.

Oleh karenanya, Anggota Komisi III DPR itu berharap revisi UU Terorisme itu dapat diselesaikan dalam waktu yang cepat.

“Ya lima atau enam bulan bahas UU. Kalau ini kebutuhan melihat ancaman maka DPR dan Pemerintah fokus,” kata Nasir di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (21/1/2016).

Mengenai kabar revisi UU Terorisme akan menambah kewenangan BIN menangkap seseorang yang diduga pelaku teror, Nasir tidak sependapat.

Ia berharap tidak ada pihak-pihak yang merusak prosedur penanganan teroris selama ini.

“Selama ini TNI/Polri dan BNPT, badan intelijen memberikan informasi. Untuk soal seperti ini BIN memperkuat informasi. Tapi tidak mengawas-awasi orang. Ada ‘rivalitas’ kecenderungan antar instansi satu dengan lainnya,” katanya.

Ia juga menduga adanya informasi yang disimpan oleh salah satu institusi. Nasir pun meminta Menkopolhukam sebagai pihak yang bertanggungjawab menyelesaikan persoalan tersebut.

Selain itu, Nasir mengemukakan pemerintah dapat menggunakan peraturan perundangan yang ada sembari menunggu revisi UU.

“Seperti menggunakan UU Kewarganegaraan atau Ormas,” imbuhnya.

Nasir juga meminta adanya evaluasi apakah aksi terorisme yang terjadi terkait dengan pembangunan yang tidak merata atau kesenjangan antara kaya dan miskin sehingga memunculkan paham kekerasan.

“Program deradikalisasi harus diupayakan, bukan hanya ditunjukan bagi orang yang pernah terlibat tapi untuk masyarakat semua,” katanya.

(tribun)

redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *