0

Tingkatkan Kualitas TKI, Sistem Perekrutan Hingga Penempatan Harus Dibenahi Total

Sumber foto : unimig.org

TKI. Sumber foto : unimig.org



PKS Riyadh – Pemerintah akan menghentikan pengiriman TKI informal ke Timur Tengah pada 2018. Penempatan dilakukan hanya terhadap TKI sektor formal atau Skill Labour.

Anggota Tim Pengawas TKI dari DPR, Ahmad Zainuddin mendukung rencana pemerintah tersebut. Menurutnya, sudah saatnya TKI yang ditempatkan di luar negeri adalah yang memiliki kemampuan dan kualifikasi internasional.

“Citra bangsa Indonesia di Timur Tengah, dikenal sebagai bangsa pembantu. Karena banyaknya WNI kita yang bekerja di sektor informal. Ini juga yang terjadi di negara-negara penempatan lainnya di luar Timur Tengah,” ujar Zainuddin.

Hal itu dikatakan Zainuddin saat berdialog dengan tokoh dan masyarakat Duren Sawit dalam kegiatan reses di Aula Masjid Nurul Islam, Jalan Mawar Merah Raya, Duren Sawit, Jakarta Timur, Kamis (14/5/2015) lalu.

Menurut Zainuddin, penghentian pengiriman TKI informal juga harus dilakukan terhadap negara-negara penempatan lainnya di luar Timur Tengah. TKI yang ditempatkan, lanjut dia, harus yang memiliki kemampuan (skill) dan kualifikasi yang dibutuhkan lapangan kerja internasional. Contohnya penguasaan bahasa asing dan informasi teknologi (IT).

“Biar tidak merendahkan pembantu, perlu ada penekanan agar mereka diwajibkan belajar minimal sampai level SMA atau SMK dan bisa bahasa Inggris atau Arab. Sehingga tidak lagi menjadi TKI informal,” jelasnya.

Zainuddin memaklumi, penghentian pengiriman TKI informal tentu akan berdampak di dalam negeri, karena jumlah WNI yang bekerja sebagai asisten rumah tangga tidak sedikit. Ada sekitar 4 juta WNI yang bekerja di sektor informal, sebagian besar di Timur Tengah, Korea, Taiwan, Hong Kong, dan Malaysia.

“Saya setuju ini dihentikan. Kirim TKI yang berkualitas dan berkemampuan. Namun di dalam negeri, pemerintah pusat dan daerah harus men-support perekonomian lokal untuk membuka lapangan pekerjaan. Jangan menjadi masalah baru pengangguran,” ucapnya.

Anggota Komisi I DPR ini menegaskan, pemerintah harus merombak total sistem perekrutan, pembinaan hingga penempatan TKI. Mulai dari kebijakan dasar, pengetatan persyaratan PJTKIS, penegakan hukum, hingga pada pembinaan TKI dengan sertifikasi internasional.

Sebab selama ini, lanjut dia, masih banyak ditemukan PJTKIS nakal dan perdagangan manusia (human trafficking) yang berkedok perekrutan TKI.

“Kuncinya ada di pembangunan ekonomi lokal-daerah, penyediaan lapangan pekerjaan. Kalau ini tersedia, mereka juga tidak akan tertarik bekerja di luar negeri,” imbuh politisi PKS yang biasa disapa Bang Zain ini.

Ahmad Zainuddin, Lc

Anggota Komisi I DPR -RI dari FPKS

HP: 0815-9080121

Website: www.ahmadzainuddin.net
Twitter: @A_Zainuddin
Facebook: H Ahmad Zainuddin Lc

redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *