0

WTP Lima Tahun Berturut-turut, Provinsi Yang Dipimpin Ahmad Heryawan Terima Penghargaan

Aher+pake+seragam+gubernur+1

PKS Riyadh – Pemerintah memberikan penghargaan kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang laporan keuangannya meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) selama lima tahun berturut-turut. Mereka yang mendapat penghargaan sebanyak 37 entitas pelaporan yang meliputi 22 kementerian/lembga, 3 pemerintah provinsi, 8 pemerintah kabupaten dan 4 pemerintah kota.

Provinsi Jawa Barat termasuk salah satu yang mendapat penghargaan karena lima kali mendapat opini WTP. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menerima langsung penghargaan dari Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 20 September 2016.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan opini WTP tahun 2014, tercatat sebanyak 275 entitas pelaporan dan tahun 2015 meningkat menjadi 367 entitas pelaporan atau meningkat cukup signifikan. Entitas pelaporan keuangan yang mendapat WTP meliputi 56 dari 85 kementerian/lembaga, 29 dari 34 pemerintah provinsi dan 222 dari 415 pemerintah kabupaten, serta 60 dari 93 pemerintah kota.

“Jadi sudah semakin banyak yang WTP namun masih cukup ada signifikan baik pemerintah daerah maupun kementerian/lembaga yg masih perlu menuju ke WTP,” kata Sri Mulyani dalam acara Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (20/9/2016).

Pemberian penghargaan pada pemerintah yang lima tahun berturut-turut mendapat WTP ini, kata Sri Mulyani untuk memberi semangat pada pemerintah yang belum mendapat WTP. Dia juga berharap agar yang sudah mendapat WTP jangan sampai merosot ke wajar dengan pengecualian (WDP).

“Ini setiap tahun dijaga, bukannya setelah WTP kemudian kita relaks dan kemudian menjadi statusnya menurun,” kata Sri.

Para peraih penghargaan itu:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat
2. Dewan Perwakilan Rakyat
3. Badan pemeriksa Keuangan
4. Kementerian Keuangan
5. Kementerian Perindustrian
6. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
7. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
8. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan
9. Badan Intelijen Negara
10. Dewan Ketahanan Nasional
11. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
12. Badan Koordinasi Penanaman Modal
13. Mahkamah Konstitusi
14. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
15. Badan Tenaga Nuklir Nasional
16. Lembaga Administrasi Negara
17. Badan Kepegawaian Negara
18. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
19. Kementerian Perdagangan
20. Komisi Pemberantasan Korupsi
21. Dewan Perwakilan Daerah
22. Komisi Yudisial
23. Pemerintah provinsi Kepulauan Riau
24. Pemerintah Provinsi Jawa Barat
25. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
26. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir
27. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
28. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat
29. Pemerintah Kabupaten Way Kanan
30. Pemerintah Kabupaten Bintan
31. Pemerintah Kabupaten Boyolali
32. Pemerintah Kabupaten Semarang
33. Pemerintah Kabupaten Gowa
34. Pemerintah Kota Lubuk Linggau
35. Pemerintah Kota Metro
36. Pemerintah Kota Banjar
37. Pemerintah Kota Surakarta

 

Sumber : pikiran-rakyat.com

redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *